JAKARTA, bkkbn online
Pelayanan KB bagi akseptor baru di Jakarta Timur per Januari hingga Mei 2013 telah mencapai 56,4 persen dari target 87.147 akseptor baru. Sebanyak 31,24 persen dilayani jalur pemerintah dan sisanya oleh swasta.
"Ternyata pelayanan KB gratis yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta tidak mempengaruhi pelayanan KB mandiri," kata Kepala Sub Bidang Peranserta Masyarakat Kantor KB Jakarta Timur H Suyud, Senin (8/7).
Pelayanan KB di bidan praktik swasta sudah mencapai 59,2 persen, pelayanan KB oleh dokter praktik swasta mencapai 4.97 persen. Dan pelayanan di klinik swsta mencapai 45,7 persen. Sedangkan peserta KB aktif dari pasangan usia subur (PUS) tercatat 79,36 persen.
Suyud mengatakan, pihaknya telah melakukan review (evaluasi) program terhadap pencapaian program dan kinerja per Januari hingga Mei 2013, pekan lalu.
"Dari hasil evaluasi itu, kita masih kekurangan tenaga penyuluh keluarga berencana (PLKB) karena banyak yang sudah pensiun atau pindah tugas, ada yang jadi camat dan di bidang lainnya," ujarnya.Kekurangan PLKB itu sudah diantisipasi oleh keberadaan Pembantu Penyuluh KB tingkat RW (PPKB RW). Namun, tenaga PPKB RW ini masih perlu dukungan dana operasional. Saat ini, dana operasionalnya hanya sebesar Rp20ribu per bulan dari anggaran APBN.
"Ya kalau ada dukungan lebih atau sama seperti yg diberikan kepada kader Jumantik (juru pemantau jentil)," kata Suyud.Para PPKB RW sangat penting untuk memantaiu siapa saja akseptor baru dan siapa yang akseptor yang ganti metode kontrasepsi. "Pelaporan sangat penting. Banyak yang ganti alat kontrasepsi tetap dicatat sebagai akseptor baru. Ini yg masih sulitn" kata Suyud.(kkb2)
0 komentar:
Posting Komentar